Kontroversi Mens Rea Pandji Pragiwaksono: Benarkah Kritik Politik Harus Sopan dan Netral?

Belakangan ini, lagi ramai pembahasan tentang Mens Rea. Apa sii Mens Rea? Mens Rea adalah acara stand-up komedi Pandji Pragiwaksono yang ke-10. Beliau membawakan lawakan-lawakan yang cerdas sekaligus menghibur. Naah masalahnya ada beberapa materi yang menjadi pro kontra salah satunya adalah karena kritik politik yang dianggap tidak pantas. Emang harusnya gimana sii kalau mengkritik soal politik? Salahnya Pandji Pragiwaksono apa sii? oke, disini saya akan mengulas sedikit tentang kritik politik itu seperti apa.

Pendahuluan 

Dalam banyak diskursus publik, kritik politik dituntut untuk bersikap netral, seimbang, sopan, dan bebas emosi. Kritik yang dianggap “baik” seringkali dibayangkan sebagai kritik yang rapi, dingin dan akademis. Namun, anggapan itu sesungguhnya menyimpan kekeliruan mendasar. Kritik politik bukan ruang pedagogis, bukan ruang mengajar murid yang setara secara kuasa, melainkan ruang untuk membatasi kekuasaan yang memiliki daya paksa dan dampak nyata terhadap kehidupan manusia. 

Politik selalu berbicara tentang kekuasaan. Dan kekuasaan, dalam bentuk apapun, tidak pernah netral. Ia bekerja, mempengaruhi, melukai, dan menentukan hidup banyak orang. Karena itu, cara kita mengkritik pun tidak bisa disamakan dengan kritik akademik atau kritik profesional biasa.

Politik dan Relasi Kuasa yang Asimetris ke Atas

Sejak awal objek kritik politik adalah kekuasaan. Kekuasaan memiliki kemampuan untuk memaksa, mengatur, dan menjatuhkan konsekuensi nyata kepada masyarakat. Disinilah letak perbedaan fundamental kritik politik dengan kritik di ruang lain.

Relasi dalam kritik politik bersifat asimetris ke atas, bukan ke bawah. Rakyat, warga, atau kelompok terdampak tidak berada dalam posisi setara dengan negara, aparat, atau penguasa. Karena itu, kritik politik bukan dialog antar-equal, melainkan upaya warga untuk menahan, mengoreksi, dan membatasi kekuasaan yang berpotensi menyimpang.

Menyamakan kritik politik dengan ruang diskusi netral justru menutup fakta paling penting dalam politik itu sendiri: ketimpangan kekuasaan.

Objektivitas Politik Bukan Netralitas Moral

Dalam politik, objektivitas sering disalahpahami sebagai keharusan untuk bersikap netral, seimbang, dan memberi porsi yang sama pada semua sisi. Padahal, objektivitas politik bukan soal netral atau seimbang, melainkan soal kejujuran membaca relasi kuasa dan dampaknya yang nyata.

Jika sebuah kebijakan:

• Menyakiti kelompok tertentu,

• Mengancam rasa aman warga,

• Menciptakan atau mempengaruhi ketidakadilan,

Lalu kita tetap memaksakan diri untuk menyebut “kelebihannya” demi alasan keseimbangan, maka itu bukan objektivitas. Itu adalah bias moral.

Kekeliruan: Politik Tidak Boleh Personal dan Emosional

Ada mitos yang sangat kuat dalam wacana publik: bahwa kritik politik tidak boleh personal dan tidak boleh emosional. Emosi dianggap sebagai gangguan rasionalitas. Padahal, dalam politik, anggapan ini justru keliru.

Politik selalu menyentuh hidup kita secara langsung. Setiap kebijakan dapat:

• Menciptakan ketakutan,

• Memicu trauma,

• Membatasi kebebasan,

• Menghilangkan akses terhadap hak dasar.

Karena itu, pengalaman personal dan emosi bukan pengganggu analisis politik, melainkan data sosial dan fakta hidup. Rasa marah, takut, sedih, dan frustasi adalah respons rasional terhadap dampak kekuasaan yang nyata.

Menuntut kritik politik bebas emosi sama artinya dengan berkata: boleh menyebut kekerasan, tapi jangan menunjukan marah. Boleh membahas ketidakadilan, tapi jangan bersedih.

Itu bukan objektivitas namanya, tapi itu adalah jarak moral.

Kritik yang Berdampak Tidak Pernah Steril

Sejarah membuktikan bahwa perubahan politik tidak pernah lahir dari kritik yang steril, rapi, dingin dan netral. Contohnya, demonstrasi buruh, gerakan sipil, perjuangan HAM, hingga reformasi politik tidak pernah tumbuh dari bahasa yang rapi dan sopan semata.

Semua itu lahir dari:

• Kritik yang berpihak,

• Suara yang lantang,

• Emosi kolektif yang terakumulasi,

• Pengalaman ketidakadilan yang tidak lagi bisa ditahan.

Menuntut kritik politik agar selalu sopan dan tenang seringkali bukan upaya menjaga etika, melainkan cara halus untuk meredam daya guncang kritik itu sendiri.

Kritik Politik Tidak Wajib Sopan, Seimbang, Dan Bebas Emosi

Dengan memahami sifat kekuasaan, maka menjadi jelas bahwa:

• Kritik politik tidak wajib sopan,

• Tidak wajib seimbang,

• Tidak wajib bebas moral.

Yang wajib justru adalah:

• Mengarah ke atas,

• Menyasar tindakan dan kebijakan,

• Jujur pada dampak yang nyata,

• Tidak memanipulasi fakta.

Emosi dalam kritik politik sah selama berangkat dari pengalaman dan realitas, bukan kebohongan.

Kekuasaan Bukan Murid, Tapi Entitas yang Harus Dibatasi

Dalam demokrasi, kekuasaan sering diperlakukan seolah-olah ia adalah murid yang perlu diajari dengan sabar. Padahal, kekuasaan bukan murid. Kekuasaan adalah entitas yang harus dibatasi.

Tanpa pembatasan, kekuasaan cenderung membesar, liar, dan pada titik tertentu berubah menjadi monster. Dan kritik politik adalah salah satu mekanisme pembatasan itu.

Dan pembatasan kekuasaan tidak selalu datang dengan suara yang tenang. Terkadang ia datang dengan teriakan, kemarahan, air mata, dan keberanian untuk bersuara keras.

Penutup

Pada akhirnya, polemik tentang Mens Rea dan kritik terhadap Pandji Pragiwaksono membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: sebenarnya kita sedang memperdebatkan isi kritiknya, atau cara kritik itu disampaikan? Saya melihat bahwa kegaduhan ini bukan semata soal stand-up comedy, melainkan cermin dari kegelisahan kita dalam menghadapi kritik politik yang tidak lagi jinak.

Kritik politik memang tidak pernah nyaman. Ia tidak diciptakan untuk menyenangkan semua pihak, apalagi kekuasaan. Ketika kritik disampaikan dengan emosi, dengan keberpihakan yang jelas, dan dengan bahasa yang tajam, sering kali itu bukan karena si pengkritik “tidak sopan”, melainkan karena realitas yang dikritik memang menyakitkan. Menuntut kritik politik agar selalu rapi dan netral justru berisiko mengosongkan maknanya.

Soal benar atau salahnya Pandji, saya kira itu akan selalu bergantung pada sudut pandang. Namun yang lebih penting untuk direnungkan adalah: apakah kritik tersebut mengarah ke atas, berbicara tentang kekuasaan dan dampaknya, serta berangkat dari realitas yang ada? Jika iya, maka perbedaan selera, rasa tidak nyaman, atau tersinggung seharusnya tidak otomatis menjadi alasan untuk membungkamnya.

Demokrasi tidak tumbuh dari keheningan, tapi dari keberanian untuk berbicara—bahkan ketika suara itu terdengar keras, emosional, dan tidak selalu menyenangkan. Kritik politik bukan soal adab semata, melainkan soal menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batasnya. Dan selama kritik itu jujur, tidak memanipulasi fakta, serta menyasar kekuasaan, maka ia layak hadir di ruang publik, termasuk lewat panggung komedi.

Mungkin yang perlu kita latih bukan hanya kemampuan mengkritik, tapi juga kemampuan menerima kritik—bahwa ketidaknyamanan terkadang adalah tanda bahwa ada sesuatu yang memang perlu dikoreksi.