Komunikasi Pejabat Indonesia yang Buruk: Ketika Bicara Saja Sulit
Di negara sebesar Indonesia, kita berharap memiliki pejabat yang kompeten dalam berbicara dengan jelas, jujur dan masuk akal. Tapi kenyataannya? Kadang justru bikin rakyat bertanya-tanya: “Ini ngomong apa sii?”
Fenomena komunikasi pejabat Indonesia sudah seperti tontonan: selalu ada quotes baru viral, dan selalu ada alasan yang “lebih absurd daripada masalahnya.”
Bahasa Muter-Muter: Bicara 5 Menit Tapi Isinya Nggak Ada
Pejabat Indonesia punya bakat alami: bicara panjang tapi tidak ada isinya. Istilahnya yang penting ngomong bukan ngomong hal yang penting.
Ketika ditanya:
“Apa solusi dari masalah ini?”
Jawabannya standar:
'Kita masih mengkaji, dan kita akan tindaklanjuti masalah tersebut.'
'Ini masih dalam proses evaluasi lintas sektor multi-stakeholder.'
'Bisa ditanyakan langsung pada si A'
Bilang aja maksudnya: “Belum tahu”
Padahal, dalam komunikasi publik, clarity is everything.
Tidak Konsisten: Versi Sebelum Viral dan Sesudah Viral
Satu hal yang konsisten dari pejabat adalah…. Ketidakkonsistenannya.
Sebelum viral:
Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu, apa. Tapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik.
Kata Suharyanto tentang bencana banjir bandang di daerah Sumatra. Ungkapan itu menuai banyak kritikan dari masyarakat luas tentang betapa tidak ber-empatinya seorang pejabat publik
Setelah viral:
Surprise (terkejut), saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli begitu.
Tanpa koordinasi komunikasi yang rapi, publik akan terus merasa ragu terhadap keputusan pemerintah.
Reaktif, Bukan Proaktif
Pejabat publik di Indonesia cenderung berbicara setelah masalah membesar. Alur komunikasinya seperti:
Masalah terjadi 💨 publik heboh 💨 pejabat memberikan klarifikasi.
Padahal yang dibutuhkan adalah komunikasi proaktif:
Menjelaskan potensi konsekuensi kebijakan
Menyampaikan resiko sejak awal
Memberikan update berkala sebelum muncul spekulasi liar
Karena di era digital, keterlambatan 24 jam saja sudah cukup melahirkan kekacauan informasi.
Minim Empati Saat Menyampaikan Pernyataan
Salah satu titik terbesar terhadap komunikasi pejabat adalah kurangnya sensitivitas. Komentar terkesan meremehkan masalah rakyat yang sering muncul, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, hingga bencana alam.
Seperti contoh dibawah ini:
Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan.
Like come on, ini lagi ada bencana lohh… dengan santainya bilang ‘momentum yang baik’ dari dulu kemana sebelum bencana datang. Memang kerjanya apa sampai evaluasi kebijakan harus dilakukan setelah adanya bencana alam?
Pejabat publik lupa bahwa mereka berbicara kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan nyata.
Lebih Fokus pada Citra Daripada Substansi
Tidak sedikit pejabat yang lebih mengutamakan pencitraan:
Membagikan foto kegiatan
Memamerkan kunjungan lapangan tanpa penjelasan hasil
Menyampaikan pernyataan normatif tanpa data atau langkah konkret
Komunikasi seperti ini berfungsi hanya sebagai show, bukan sebagai informasi yang membantu publik memahami progres kerja pemerintah.
Kurangnya Keterbukaan (Transparansi
Budaya birokrasi yang tertutup membuat banyak pejabat masih menghindari detail ketika berbicara kepada publik, terutama dalam isu sensitif seperti:
Anggaran
Pengadaan barang
Penanganan masalah krusial
Proses hukum
Ketidakterbukaan ini membuat publik merasa jauh dari proses pemerintah.
Bagaimana Seharusnya Komunikasi Pejabat Indonesia?
Untuk membangun kepercayaan publik, komunikasi pejabat harus berubah ke arah yang lebih modern:
Transparan
Jelaskan data, proses, dan alasan kebijakan.
Koordinatif
Pastikan semua institusi memiliki narasi yang sama. Noted narasi yang jujur bukan narasi untuk membohongi rakyat.
Humanis
Gunakan bahasa yang empatik dan tidak menyalahkan rakyat.
Responsif
Cepat memberikan informasi sejak awal, bukan setelah ramai di media sosial.
Sederhana dan mudah dipahami
Tidak harus’puitis’ atau ‘rumit’ _ yang penting jelas.
Kesimpulannya
Komunikasi pejabat Indonesia masih menghadapi banyak tantangan: tidak jelas, tidak konsisten, kurang empati, dan cenderung reaktif. Padahal kualitas komunikasi adalah fondasi kepercayaan publik. Tanpa perbaikan serius, jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar.
Perbaikan komunikasi bukan sekedar memperbaiki citra, tetapi membangun hubungan yang sehat antara negara dan rakyatnya.
Komentar
Posting Komentar